Permendikdasmen Tata Tertib Sekolah No 6/2026 & Peran Pokja
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi memberlakukan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN). Kebijakan baru ini secara resmi menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Perubahan regulasi ini membawa arah baru yang lebih jelas bagi sekolah dalam mengelola kedisiplinan warga sekolah.
Salah satu poin krusial dalam regulasi ini berkaitan dengan penerapan Permendikdasmen Tata Tertib Sekolah. Pelanggaran disiplin dan kode etik harian kini ditangani secara internal oleh satuan pendidikan melalui mekanisme kolaboratif. Sementara itu, penanganan kasus yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan pidana dialihkan dan dirujuk ke Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat pemerintah daerah. Pembagian peran yang tegas ini dihadirkan untuk menjamin perlindungan hak anak sekaligus memberikan kepastian tata kelola bagi para pendidik.
Memahami Regulasi Baru: Perubahan Permendikdasmen Tata Tertib Sekolah
Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 berfokus pada pendekatan preventif, sistemik, dan berbasis budaya ketimbang pendekatan yang semata-mata reaktif. Perlindungan sekolah tidak lagi terbatas pada aspek pencegahan kekerasan fisik, tetapi mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, kesejahteraan psikologis, sosiokultural, hingga keadaban di ruang digital.
Melalui aturan ini, struktur tata kelola dan penanganan kasus mengalami pembaruan signifikan:
- TPPK dan Satgas Daerah Dihapus: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah serta Satgas di tingkat daerah digantikan oleh sistem Penanganan Pelanggaran Kolaboratif di sekolah dan Pokja di tingkat kabupaten/kota serta provinsi.
- Pelanggaran Tata Tertib Ditangani Sekolah: Pelanggaran terhadap kode etik atau tata tertib sekolah diselesaikan melalui identifikasi, penanganan edukatif, dan pemulihan kondisi oleh satuan pendidikan.
- Pelanggaran Hukum Dirujuk ke Pokja: Kasus yang tergolong pelanggaran hukum pidana dikoordinasikan secara langsung melalui Pokja pemerintah daerah bersama instansi berwenang.
Pembagian Peran Penanganan Kasus: Sekolah vs Pokja Daerah
Agar implementasi di lapangan berjalan lancar, guru dan pihak sekolah perlu memahami pembagian wewenang yang diatur dalam Permendikdasmen terbaru ini.
1. Penanganan Pelanggaran Kolaboratif oleh Sekolah
Pelanggaran terhadap kesepakatan kelas, tata tertib, maupun kode etik warga sekolah diselesaikan melalui pendekatan yang mengedepankan pembinaan dan keadilan restoratif. Tahapannya meliputi:
- Identifikasi dan Klasifikasi Laporan: Pihak sekolah mengidentifikasi temuan atau laporan pelanggaran serta mengukur tingkat dampaknya.
- Pelindungan Korban: Sekolah memprioritaskan keamanan fisik dan kenyamanan psikologis korban dari potensi bahaya atau intimidasi.
- Penanganan Edukatif untuk Pelanggar: Pelanggar diberikan pemahaman terkait kesalahan dan bentuk tanggung jawabnya tanpa perlakuan diskriminatif.
- Pemulihan Kondisi Lingkungan: Sekolah menyusun rekomendasi lanjutan untuk memulihkan suasana belajar agar kembali kondusif bagi seluruh warga sekolah.
2. Rujukan ke Pokja Pemda untuk Pelanggaran Hukum
Ketika terjadi kasus yang memuat unsur pidana atau pelanggaran hukum yang berat, sekolah tidak diperkenankan dan tidak perlu menangani masalah tersebut secara mandiri di luar kewenangannya. Pokja di tingkat pemerintah daerah berfungsi sebagai penghubung lintas sektor antara sekolah, dinas pendidikan, dinas perlindungan anak, dan aparat penegak hukum. Alur rujukan ini memastikan penanganan hukum berjalan profesional tanpa memutus hak anak atas pendidikan.
Apa Artinya Aturan Ini bagi Guru dan Pendidik?
Kehadiran aturan Permendikdasmen Tata Tertib Sekolah memberikan sejumlah kepastian dan dorongan positif bagi guru:
- Perlindungan Profesi Pendidik: Guru memiliki dasar hukum yang jelas ketika menegakkan disiplin positif di sekolah, sehingga tidak perlu takut dilaporkan secara pidana atas tindakan kedisiplinan yang terukur dan beretika.
- Partisipasi Bermakna Murid: Penyusunan kesepakatan kelas dan tata tertib dilakukan secara partisipatif bersama murid, sehingga kedisiplinan tumbuh dari kesadaran bersama.
- Penguatan Ruang Digital: Guru mendapatkan panduan resmi untuk mengedukasi etika berinternet dan melindungi data pribadi murid dari ancaman perundungan siber.
Langkah Praktis Sekolah Menerapkan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026
Untuk menyelaraskan tata kelola di satuan pendidikan, guru dan kepala sekolah dapat menerapkan langkah-langkah praktis berikut:
- Revisi Tata Tertib dan Kode Etik Sekolah: Tinjau ulang aturan sekolah bersama komite, perwakilan guru, serta siswa agar sesuai dengan indikator Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN).
- Bangun Kesepakatan Kelas Partisipatif: Setiap guru kelas menyusun norma dan nilai kebiasaan belajar bersama siswa pada awal semester.
- Sediakan Kanal Pengaduan yang Aman: Sediakan media aspirasi rahasia (kotak aduan atau sarana digital) guna mendeteksi potensi masalah secara dini.
- Jalin Komunikasi dengan Pokja Daerah: Pihak sekolah mencatat kontak dan berkoordinasi aktif dengan Pokja dinas pendidikan setempat sebagai penanggung jawab rujukan kasus hukum.
FAQ Seputar Permendikdasmen Tata Tertib Sekolah No. 6 Tahun 2026
Apakah TPPK di sekolah masih berlaku?
Tidak. Berdasarkan Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026, TPPK dan Satgas daerah dicabut dan digantikan oleh penanganan kolaboratif di sekolah serta Kelompok Kerja (Pokja) daerah.
Bagaimana jika terjadi tindakan pidana di lingkungan sekolah?
Jika pelanggaran berkaitan dengan hukum pidana, sekolah bertugas mengamankan korban lalu merujuk penanganan kasus tersebut ke Pokja daerah untuk diproses bersama instansi berwenang.
Bagaimana peran murid dalam pembentukan tata tertib?
Murid dilibatkan secara aktif sebagai subjek pendidikan dalam penyusunan kesepakatan kelas, pembahasan tata tertib sekolah, serta kegiatan tutor sebaya.